Bantul (Kankemenag) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. H. Edhi Gunawan, M.Pd.I, didampingi Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah H. Sigit Warsito, MA., Senin (6/7) meletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Bantul. Dalam sambutannya Edhi Gunawan meminta kepada rekanan baik konsultan perencana, pengawas, dan pelaksana dengan dikawal Dinas Pekerjaan Umum dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Bantul (Kemenag) - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Kamis (25/6) selenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan pekerjaan kontruksi pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Bantul, serta balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Sewon berlangsung di aula kantor.

Jakarta (Kemenag RI) - Karena alasan keselamatan di tengah wabah Covid-19, Kerajaan Arab Saudi, pada Senin 22 Juni 2020, pukul 21.30 waktu setempat, memutuskan untuk menggelar ibadah haji 1441H/2020M hanya secara terbatas untuk Warga Negara Saudi dan Warga Negara asing atau ekspatriat yang saat ini sudah berada atau berdomisili di Arab Saudi.

Bantul (Kankemenag) - Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 1441 H/ 2020 M dibatalkan dengan keluarnya KMA Nomor 494/2020. Jemaah yang sudah melakukan pelunasan di tahun 2020 menjadi jemaah yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji musim tahun 2021. Meskipun begitu, persiapan kelengkapan administrasi tetap terus dilanjutkan. Hal ini disampaikan Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kankemenag Kabupaten Bantul, Ahmad Mustafid, M.Hum saat hadir ke Kantor Imigrasi Yogyakarta Rabu (17/06).

Bantul (Kankemenag) - Berdasarkan KMA Nomor 494 Tahun 2020, Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M dibatalkan. Keputusan ini diambil Pemerintah dengan pertimbangan untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah pasca keputusan pembatalan, seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kankemenag Kabupaten Bantul melakukan silaturrahim dan koordinasi dengan Bagian Administrasi Kesra Kabupaten Bantul pada Rabu (03/06/2020).

Jakarta (Kemenag RI) - Menteri Agama Fachrul Razi memastikan bahwa keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.

Bantul (Kankemenag) - Sebanyak 46 jemaah haji Kabupaten Bantul mendapat pelayanan pembuatan paspor secara kolektif, Jum'at (29/05) bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kankemenag Kabupaten Bantul, Ahmad Mustafid, S.Ag., M.Hum menyampaikan bahwa pelayanan kolektif ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Kementerian Agama bekerjasama dengan Kantor Imigrasi dalam rangka pelayanan terbaik bagi jemaah haji untuk mendapatkan kemudahan dalam proses pembuatan paspor.

Jakarta (Kemenag) - Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR membahas skenario penyelenggaraan haji di tengah pandemi Covid-19. Ada tiga skema yang muncul, haji terus berjalan sebagaimana biasa, berjalan dengan pembatasan kuota, dan batal. Sampai 16 April 2020, 79,31% calon jemaah haji reguler dan 69,13% jemaah haji khusus yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H/2020M.

Bantul (Kankemenag) - Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahap kesatu masih berlangsung hingga tanggal 30 April 2020. Sampai dengan Rabu (8/4) jemaah haji Kabupaten Bantul yang telah melakukan pelunasan tahap kesatu sejumlah 660 jemaah dari total 961jemaah. Berarti masih tersisa 301 jemaah yang belum melakukan pelunasan.

Bantul (Kankemenag) - Seiring dengan merebaknya kasus virus Corona (Covid-19), Rabu (1/4) Kasi PHU Kantor Kemenag Bantul H. Arif Harjanto, SH mengemukakan guna meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Corona (Covid-19), Kemenag Bantul menerapkan ketentuan baru terkait dengan pelunasan pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) reguler langsung tanpa tatap muka, sebagaimana Keputusan Dirjen PHU Nomor 160 Tahun 2020.