x
MIN 2 Bantul

Guru MIN 2 Bantul Ikuti Sosialisasi Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Madrasah di Gedung Erlangga

07/24/2025 -  18 kali dilihat
Dikirim oleh Sugiyono pada 24 July 2025

Yogyakarta (MIN 2 Bantul) – Guru MIN 2 Bantul, Kurrotu’aini Nurul Ma’rifah, mengikuti kegiatan Sosialisasi Pembelajaran Bahasa Inggris bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY pada Rabu, (23/7), bertempat di Gedung Erlangga, Jl. Gedongkuning No.123, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta.

Acara ini menghadirkan narasumber utama Anita Isdarmini, Subkoordinator Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY. Dalam pemaparannya, Anita menyampaikan bahwa Bahasa Inggris kini ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib bagi seluruh madrasah negeri di bawah Kementerian Agama, sebagai bagian dari program piloting implementasi pembelajaran Bahasa Inggris di lingkungan madrasah.

“Walaupun Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib, guru pengajar tidak harus berasal dari lulusan pendidikan Bahasa Inggris. Guru dengan kemampuan Bahasa Inggris yang memadai, meskipun bukan dari jurusan Bahasa Inggris, dapat diberdayakan untuk mengajar mata pelajaran ini,” jelas Anita.

Pertemuan ini dimoderatori oleh Kasmadi Rifai, Kepala MIN 1 Kulon Progo. Dalam sambutannya, ia mengingatkan pentingnya kesiapan para pendidik dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan. “Akhir-akhir ini banyak regulasi baru di bidang pendidikan. Kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan harus senantiasa siap dan adaptif terhadap perubahan tersebut,” tegasnya.

Pembelajaran Bahasa Inggris untuk jenjang MI dapat mulai diterapkan sejak kelas 3, namun apabila madrasah telah siap, pembelajaran boleh dimulai dari kelas 1. Diharapkan pada tahun ajaran 2026/2027, seluruh madrasah di lingkungan Kanwil Kemenag DIY sudah mengimplementasikan pembelajaran Bahasa Inggris secara menyeluruh.

Melalui kegiatan ini, guru-guru madrasah diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait kebijakan baru serta mampu menyiapkan langkah-langkah implementatif di madrasah masing-masing. (NM)